Pernyataan terbaru dari Kepala Intelijen Umum Otoritas Palestina (PA), Majid Faraj, yang menuntut H*s untuk "meminta maaf" atas peristiwa pertempuran Tufan Al-Aqsa pada 7 Oktober, memicu perdebatan sengit mengenai arah kompas diplomasi dan prioritas nasional Palestina. Upaya menggambarkan operasi perlawanan tersebut sebagai "kesalahan politik" yang memerlukan permohonan maaf dinilai sebagai bentuk peratapan narasi yang secara mendasar mengabaikan konteks sejarah perjuangan.

Tufan Al-Aqsa tidak lahir dari ruang hampa. Peristiwa tersebut lahir dari ledakan alami atas blokade ilegal Israel terhadap Gaza selama hampir dua dekade, pemusnahan sistematis di Tepi Barat dan Al-Quds, penindasan harian terhadap para sandera Palestina, serta kebuntuan total proses politik di bawah mandat Israel.

Tuntutan maaf dari pejabat resmi justru berisiko menyelaraskan narasi PA dengan propaganda Israel. Langkah ini dinilai menimpakan kesalahan pada korban (blaming the victim) serta meloloskan penjajah dari kejahatan genosida yang Israel lakukan selama ini di tanah Palestina.

Sejarah gerakan pembebasan nasional di berbagai belahan dunia mencatat bahwa tidak ada revolusi yang meminta maaf atas usahanya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemenangan perjuangan diukur dari keteguhan memegang prinsip (Thawabit), bukan tunduk pada tekanan luar.

Warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Al-Quds, hingga pengasingan (Diaspora) menegaskan bahwa satu-satunya permohonan maaf yang dibutuhkan hari ini adalah permohonan maaf atas kelemahan diplomasi, ketidakmampuan melindungi warga sipil, serta sikap kompromis yang menguntungkan Israel.

Pernyataan yang mendiskreditkan perjuangan warga hanya memperlebar jarak antara pejabat resmi dan realitas lapangan. Di tengah genosida Israel yang menuntut persatuan nasional total, ketahanan (Sumud) dan perlawanan tetap menjadi satu-satunya jalur sah untuk menumbangkan penjajahan serta mendirikan Negara Palestina merdeka beribu kota di Al-Quds.